Dalam peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia tahun ini, pada 18 Desember 2024 menjadi peringatan sekaligus refleksi yang krusial untuk melihat sejauh mana negara (pemerintah Indonesia) benar-benar memiliki komitmen untuk menjalankan kewajiban konstitusi dan tanggung jawab memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia.
Di sepanjang tahun 2024 telah berlangsung Pemilihan Umum Serentak (Presiden dan Legislatif), dan Pemilihan Kepala Daerah yang menandai pergantian kepemimpinan eksekutif dan legislatif di baik di level nasional maupun internasional. Dalam administrasi pemerintahan baru terdapat nomenklatur baru yaitu Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai transformasi kelembagaan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Selain itu, pada akhir tahun 2024 telah diundangkan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). Dokumen ini menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan pembangunan nasional, termasuk tata kelola migrasi tenaga kerja, hingga tahun 2045. Sementara itu, dalam dokumen Program Legislasi Nasional, usulan untuk merevisi UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu usulan prioritas.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara pihak (state party) dari Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Dalam Sesi 39 Sidang Komite Perlindungan Pekerja Migran Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung pada tanggal 2-13 Desember, seharusnya Indonesia melaporkan perkembangan implementasi konvensi ini. Namun sayang sekali hingga tenggat akhir, laporan implementasi konvensi tidak dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, meski Indonesia berperan aktif dalam pembentukan komitmen internasional Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration namun hingga saat ini masih belum memiliki Rencana Aksi Nasional Implementasi Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration yang memiliki payung hukum yang jelas.
Bagi Migrant CARE, peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia ini juga merupakan ajang untuk konsolidasi internal bagi seluruh pelaksana program dan penerima manfaat aktivitas advokasi dan pemberdayaan komunitas pekerja migran dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, dalam momen penting ini juga diselenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan program, pengetahuan dan peneguhan ideologi pemberdayaan dan pembelaan pekerja migran Indonesia.
Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, dalam peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia tahun 2024 ini, Migrant CARE akan menggelar rangkaian kegiatan untuk menegaskan kembali desakan dan tuntutan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain; (1) Peluncuran dokumen advokasi kebijakan, produk pengetahuan dan pembelajaran advokasi dan pemberdayaan pekerja migran; (2) dialog kebijakan dengan pemangku kepentingan dalam format Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tematik untuk Perlindungan Pekerja Migran; (3) Pameran produk ekonomi pemberdayaan purna migran; (4) ekspresi seni dan budaya serta (5) peningkatan kapasitas pengelolaan program, pengetahuan dan ketrampilan melakukan advokasi dan pemberdayaan pekerja migran
Rangkaian kegiatan International Migrant Day dilaksanakan DI Wonosobo 18-20 Desember 2024, dengan berbagai format/bentuk kegiatan yaitu:
- Peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia. Peringatan ini dilakukan dalam kegiatan Penyampaian Pernyataan sikap Migrant CARE, Peluncuran produk pengetahuan dan publikasi Migrant CARE. Dialog Kebijakan dan inisiatif local dalam perlindungan pekerja migran serta Ekspresi Seni Budaya Lokal dan Pentas Seni Progresif untuk Perlindungan Pekerja Migran. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan untuk mengakui kontribusi pekerja migran dan memastikan adanya perlindungan bagi pekerja migran.
- Musrenbang Nasional Thematik Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengakumulasi hasil-hail Musrenbang Thematik Tingkat Kabupaten dan merumuskan rekomendasi untuk usulan RPJMN 2025 – 2029 terkait pekerja migran dan usulan perbaikan tata Kelola pelindungan pekerja migran untuk agenda Prolegnas 2025.
- Dialog Advokasi Kebijakan Regional ASEAN terkait Forced Criminaity. Kegiatan ini bertujuan untuk mengupdate situasi terkini perdagangan orang yang melibatkan kaum muda yang dipaksa melakukan kejahatan berbasis teknologi digital yaitu scamming online dan judi online. *WHIED*
