Pengawasan APBD adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang pembiayaannya bersumber dari APBD. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan. Ada dua hal yang menjadi fokus pengawasan, yakni: 1) perencanaan program/kegiatan; dan 2) pelaksanaan dari rencana program/kegiatan.
Keterlibatan pekerja migran dalam mengawasi APBD menjadi penting untuk mendukung penguatan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan publik agar lebih baik, adil, dan berkualitas. Saat ini masih sedikit sekali peluang formal masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan APBD. Partisipasi masyarakat baru terbatas pada proses perencanaan saja atau biasa disebut dengan Musrenbang.
Pada tahap pelaksanaan APBD, peluang masyarakat untuk terlibat secara langsung sering kali mendapatkan hambatan. Apalagi selama ini masih banyak aparat pemerintah yang menganggap APBD sebagai dokumen rahasia negara, sehingga proses penyusunan dan pelaksanaannya cenderung tertutup. Padahal dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, APBD ditetapkan sebagai dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan APBD diharapkan dapat meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tepat sasaran. Partisipasi aktif kelompok masyarakat sipil perlu didukung dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai agar mereka lebih berdaya.
