Pekerja Migran Berpendapat
Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023, yang dilaksanakan serentak di beberapa wilayah Indonesia secara hybrid, dan dihadiri hampir semua perempuan hebat dari berbagai profesi dan bidang, pelaku ekonomi, perempuan di berbagai lini kehidupan.
Selama ini proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah berjenjang sudah melibatkan perempuan, namun hanya sebagian kecil dari kelompok perempuan, bersifat formalitas, dan belum mencerminkan partisipasi bermakna. Untuk mendorong terwujudnya partisipasi bermakna inilah diinisiasi Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023.
Kegiatan Musyawarah Perempuan akan memastikan suara-suara perempuan didengarkan, diakomodasikan, dan menjadi salah satu forum untuk memberikan masukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan, dalam hal ini Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20252029.
Musyawarah Perempuan akan mengangkat isu-isu gender, perempuan, dan anak dengan keberagaman kondisi serta latar belakang sosial, ekonomi, demografi, wilayah, dan lainnya, berperspektif GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion), dan memberi perhatian
khusus terhadap perempuan marjinal, antara lain perempuan miskin, terpencil, korban kekerasan, perempuan kepala keluarga, disabilitas, masyarakat adat, pekerja migran-korban perdagangan orang, perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, perempuan pekerja informal, pekerja tak berbayar (unpaid worker), anak, remaja perempuan, serta perempuan marginal lainnya.
Proses Musyawarah Perempuan ini juga akan berkontribusi pada kemajuan implementasi pengarusutamaan gender di segala bidang pembangunan, CEDAW, 12 area kritis Beijing Platform for Action, CRC, RPJPN, RPJMN/D dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG)s, 5 (lima) Arahan Presiden, Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terkait, serta Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
Keterlibatan perempuan dalam pembangunan melalui Musyawarah Perempuan ini merupakan salah satu amanat Inpres No. 9 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya terus disempurnakan (2022), melalui penyelenggaraan strategi pengarusutamaan gender secara komprehensif mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan, atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah.
Masukan yang akan disusun dari Musyawarah Perempuan ini merupakan representasi aspirasi kepentingan perempuan Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan dan berkesetaraan gender. Oleh karena itu, Musyawarah Perempuan ini akan
memberikan perhatian khusus pada perempuan marjinal dari wilayah-wilayah adat, kepulauan perbatasan, pulau-pulau kecil, pesisir, daratan dan pegunungan terpencil dan wilayah kebencanaan.
Representasi perempuan yang hadir dalam Musyawarah Perempuan ini akan menyajikan data, analisis, serta pembelajaran praktik baik dan rumusan usulan sebagai masukan terhadap Rancangan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 serta dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya.
Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023, yang diinisiasi pada tahun 2023, akan menghadirkan perempuan dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan 8 organisasi mitra Program INKLUSI (KAPAL Perempuan, Aisyiyah, PEKKA, Migrant CARE, BaKTI, SIGAB, Kemitraan, dan PKBI). Program INKLUSI merupakan program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia (DFAT) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Program ini bertujuan untuk memperkuat kemajuan yang telah dicapai Indonesia di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial dan penguatan masyarakat sipil. Saat ini, Program INKLUSI telah menjangkau 508 desa/kelurahan, 102 kabupaten/kota, dan 31 provinsi dalam peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak penyandang disabilitas dan kelompok marjinal.
Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 juga mengintegrasikan program integrative yang diusung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2021 dalam upaya menjangkau sasaran hingga tingkat akar rumput, yaitu Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Saat ini, DRPPA telah menjangkau 34 provinsi, 68 kabupaten/kota, dan 136 desa/kelurahan, serta DRPPA mandiri di seluruh Indonesia.
Sejumlah 30 orang anggota Kelompok UMKM Pekerja Migran Purna Kab Wonosobo mengikuti Musrenbang perempuan bertempat di aula Kantor Dinas Kominfo, pada tanggal 17-18 April 2023.