Kegotongroyongan Ekonomi Jadi Rekomendasi Penguatan Usaha Pekerja Purna Migran di Wonosobo
Peluncuran Hasil Survey Perlindungan Sosial, Kondisi dan Potensi Ekonomi Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Wonosobo berlangsung di Hotel Kresna, Kamis (29/12/2022).
Menjadi daerah yang terdapat banyak pekerja migran, Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu daerah yang menjadi tempat survey dari 7 kabupaten lain yaitu Kabupaten Indramayu, Kebumen, Jember, Banyuwangi, Lombok Tengah, dan Lembata NTT.
Sementara itu, menurut Mulyadi, selaku Projek Manager Survey Perlindungan Sosial, Kondisi dan Potensi Ekonomi Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Wonosobo mengatakan, ada 7 desa dari 4 kecamatan di Wonosobo yang menjadi wilayah kajian.
Desa Gondang, Kuripan, Lipursari, Mergosari, Ngadikusuman, Rogojati, dan Sindupaten,” ucapnya.
Tujuan adanya survey ini untuk mengetahui data akses perlindungan sosial, data jenis perlindungan sosial yang diterima, dan data persoalan akses perlindungan sosial PMI.
“Hingga nantinya dapat menyusun rekomendasi untuk advokasi kebijakan perlindungan sosial bagi PMI,” jelasnya.
Perlindungan sosial ini harus dilakukan secara menyeluruh, baik ketika sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja.
Tentunya perlindungan sosial ini tidak hanya dalam bentuk bantuan sosial temporer atau yang bersifat non-contributory, tetapi juga melalui program jaminan sosial nasional yang bersifat contributory (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan).
Sementara itu menurut Aris Arif Mundayat selaku Tim Ahli Survey Perlindungan Sosial, Kondisi dan Potensi Ekonomi Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Wonosobo sekaligus Dosen Sosiologi UNS menyampaikan hasil survey ini.
Kesimpulan yang didapat, kebanyakan PMI di Wonosobo merupakan perempuan. Setelah menjadi purna migran, mereka membuka usaha kecil.
Jenis usaha yang banyak dijalankan yakni usaha toko kelontong yang kebanyakan dijalankan perempuan.
Dari hasil survey dapat disimpulkan karakter usaha kecil yang dikelola perempuan yakni dengan beban ganda.
Hal ini dikarenakan perempuan menjalankan usahanya bersamaan dengan mereka mengurus pekerjaan rumah tangga.
Sehingga pengelolaan keuangan menjadi tumpang tindih antara kebutuhan usaha dengan keluarga.
Akibatnya dengan beban ganda ini, perempuan yang menjalankan usahanya tidak dapat kesempatan mengikuti pelatihan. Sehingga perkembangan usaha yang dijalankan berjalan dengan lambat,” jelasnya.
Ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sektor ini yakni salah satunya dengan membangun solidaritas usaha dengan membentuk kegotongroyongan ekonomi.
“Kegotongroyongan ekonomi lintas wilayah dapat dilakukan guna memperluas pemasaran,” imbuhnya.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat mengapresiasi kegiatan ini untuk dapat memberikan hak-haknya kepada buruh migran di Wonosobo dengan baik.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi rekomendasi kami pemerintah kabupaten, untuk bisa merumuskan kebijakan yang berkualitas dan mulai dipersiapkan perencanannya,” ungkapny
Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Kegotongroyongan Ekonomi Jadi Rekomendasi Penguatan Usaha Pekerja Purna Migran di Wonosobo, https://jateng.tribunnews.com/2022/12/29/kegotongroyongan-ekonomi-jadi-rekomendasi-penguatan-usaha-pekerja-purna-migran-di-wonosobo.
Penulis: Imah Masitoh | Editor: sujarwo